• Sabtu, 20 Agustus 2022

Tax Amnesty II Raup Pajak Rp61 Triliun

- Jumat, 1 Juli 2022 | 21:45 WIB
PPS atau Tax Amensty Jilid II (Biro KLI Kemenkeu)
PPS atau Tax Amensty Jilid II (Biro KLI Kemenkeu)

Watyutink.com -- Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak atau tenar disebut tax amnesty jilid II meraup sedikitnya Rp61 triliun dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) dari sejumlah wajib pajak yang mengungkapkan hartanya senilai total Rp594,82 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, PPS atau tax amnesty berakhir 30 Juni 2022. Hingga akhir pelaksanaan PPS jumlah harta yang diungkap wajib pajak sebanyak Rp594,82 triliun, dengan jumlah pembayaran kewajiban dari harta yang diungkap tersebut dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp61 triliun.

PPS (tax amnesty) ini kalau kita lihat jumlah yang mengikuti wajib pajaknya, baik orang pribadi maupun badan adalah 247.918 wajib pajak. Mereka itu kemudian diberikan surat keterangan atas harta yang mereka laporkan sebanyak 308.059 surat keterangan,” ungkap Menkeu dalam konferensi pers PPS di Jakarta, Jumat (01/07/2022), seperti dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id.

Secara lebih rinci Menkeu mengungkapkan, harta yang dideklarasikan merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp512,57 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun, dan harta yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp22,34 triliun.

Jika dilihat dari lapisan harta wajib pajak, jumlah wajib pajak dengan total harta sampai dengan Rp10 juta sebanyak 38.870 orang atau 15,68 persen. Jumlah wajib pajak dengan harta antara Rp10-100 juta sebanyak 82.747 orang atau 33,38 persen.

Kemudian jumlah wajib pajak dengan harta antara Rp100 juta-1 miliar sebanyak 75.110 orang atau 30,30 persen, untuk Rp1-10 miliar jumlahnya 41.239 wajib pajak atau 16,63 persen, untuk Rp10-100 miliar berjumlah 9.236 wajib pajak atau 3,73 persen, serta untuk Rp100 miliar-1 triliun dan diatas Rp1 triliun jumlahnya masing-masing 705 wajib pajak dan 11 wajib pajak.

“Ini kita harapkan dengan adanya PPS, ke depan compliance atau kepatuhan akan terus dipelihara,” ujar Menkeu.

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

X