• Sabtu, 20 Agustus 2022

Tolak Tunjangan Pemerintah, PWI: Wartawan Harus Independen

- Minggu, 3 Juli 2022 | 10:30 WIB
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang (pwi.or.id)
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang (pwi.or.id)

Watyutink.com - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan menolak usulan jurnalis atau wartawan memperoleh tunjangan dari pemerintah. Hal itu lantaran seorang jurnalis harus bekerja secara independen. Pemberian tunjangan oleh pemerintah dikhawatirkan mengurangi independensi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dalam resminya, Sabtu 2 Juli 2022. Pernyataan Ilham ini sekaligus mencegah usulan pemberian tunjangan bagi wartawan berubah menjadi isu liar di masyarakat.

Ilham menjelaskan dalam undang-undang (UU) secara tegas disebutkan wartawan dilarang menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Hal itu tak lepas dari tugas pers dan wartawan sebagai fungsi kontrol.

"UU Pers No 40/1999 jelas-jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pun tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita," ujar Ilham.

Itulah sebabnya wartawan yang menerima tunjangan dari pemerintah menurut Ilham telah melakukan pelanggaran berat seperti tertuang dal KEJ. Ilham mempertanyakan bagaimana bisa wartawan menjalankan fungsi kontrolnya kalau menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang dikontrol, yakni pemerintah.

"Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?" tanya Ilham.

Sebelumnya Dewan Kehormatan PWI telah menerima usulan agar wartawan yang sudah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan dari pemerintah. Dewan Kehormatan menilai usulan itu sebagai sesat pikir dari segelintir wartawan. Usulan bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Meski demikian Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan bisa saja pemerintah memberikan bantuan. Namun bukan berupa tunjangan. Melainkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya. Bantuan tersebut sebagai upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan.

"Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan", ujar Atal.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X