• Senin, 15 Agustus 2022

Diduga Selewengkan Dana Masyarakat, Izin ACT Resmi Dicabut

- Rabu, 6 Juli 2022 | 09:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy  (kemenkopmk.go.id)
Menko PMK Muhadjir Effendy (kemenkopmk.go.id)

Watyutink.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mencabut izin Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Pencabutan izin dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran aturan oleh Yayasan ACT. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan tertulisnya, Rabu 6 Juli 2022.

Muhadjir yang untuk sementara menggantikan Mensos Tri Rismaharini itu mengatakan alasan pencabutan adalah adanya indikasi pelanggaran Peraturan Menteri Sosial. Muhadjir menuturkan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal.

"Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir.

Baca Juga: BNPT Tegaskan ACT Tidak Masuk Daftar Organisasi Teroris

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menyatakan pencabutan izin ACT tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Salah satu pelanggaran yang paling disorot menurut Muhadjir adalah pemotongan uang donasi sebesar 13,7 persen. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 ayat (1) mengatur pemotongan paling banyak sebesar 10 persen. Sedangkan PUB bencana menurut Muhadjir harus disalurkan 100 persen tanpa ada potongan apapun.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," beber Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menambahkan pemerintah akan selalu merespon hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Muhadjir juga menyebut pihaknya akam melakukan menyisir dan meneliti kembali izin yang diberikan kepada lembaga sejenis. Hal ini guna mencegah kejadian tersebut terulang lagi.

Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X