• Selasa, 9 Agustus 2022

Tak Hanya 2.000 cc, Pemerintah juga Bakal Larang Mobil 1.500 cc Minum Pertalite

- Senin, 11 Juli 2022 | 09:00 WIB
Pemerintah bakal melarang mobil 1.500 cc beli Pertalite  (mypertamina.id)
Pemerintah bakal melarang mobil 1.500 cc beli Pertalite (mypertamina.id)

Watyutink.com - Rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tampaknya bakal diperluas. Setelah sebelumnya menyatakan bakal melarang mobil dengan kapasitas mesin 2.000 cc menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, pemerintah dikabarkan bakal menerapkan pula terhadap mobil 1.500 cc.

Direkrur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji kemungkinan larangan penggunaan Pertalite bagi mobil berkapasitas 1.500. Hal itu sesuai hasil rapat koordinator terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu 6 Juli 2022 si Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Nicke menerangkan pembatasan pengguna jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite ditetapkan khusus untuk roda empat plat hitam 1.500 cc ke bawah. Rencananya aturan serupa juga berlaku untuk sepeda motor 250 cc ke bawah.

“Recovery pasca pandemi ini sudah terjadi, sehingga mobilitas meningkat, sehingga tren peningkatan penjualan BBM ini sudah terlihat. Kami memprediksi, JBKP Pertalite-Premium akan meningkat melebihi kuotanya,” ujar Nicke.

Nicke menegaskan Pertamina akan selalu mengikuti apa pun perintah dan arahan pemerintah. Termasuk melakukan persiapan jika nantinya atauran tersebut benar-benar diterapkan.

"Kami akan ikuti apapun dari pemerintah, yang kami lakukan persiapannya," ujar Nicke.

Terkait kuota Pertalite, Nicke menjelaskan pada 2022, BBM dengan Research Octane Number (RON) 90 itu sebesar 23 juta kilo liter (KL). Jika tanpa aturan pembatasa, Nicke memprediksi jumlahnya aakm naik menjadi 28,5 juta KL.

"Tapi, kalau nanti sudah diterapkan aturannya dengan asumsi dilakukan per 1 Agustus, maka ini dapat menurunkan prognosa menjadi 26,7 KL,” tuturnya.

Nicke menambahkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengendali Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mengupayakan penetapan segmen pengguna BBM subsidi (JBT-JBKP) melalui revisi lampiran Perpres 191/2014.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X