• Selasa, 9 Agustus 2022

Menko PMK Tegaskan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Batal Dicabut Atas Arahan Jokowi

- Selasa, 12 Juli 2022 | 13:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy  (kemenkopmk.go.id)
Menko PMK Muhadjir Effendy (kemenkopmk.go.id)

Watyutink.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembatalan pencabutan izin operasional pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muhadjir menegaskan dalam mengambil keputusan dirinya selalu meminta arahan Presiden.

"Atas arahan dari Pak Presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan. Saya dapat arahan. Tentu saja dalam ambil keputusan harus arahan Presiden toh," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/7).

Saat memberikan keterangan di kantornya, Selasa 12 Juli 2022, Muhadjir menerangkan kasus pencabulan yang dilakukan Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Bechi tidak ada kaitannya dengan Ponpes Shiddiqiyyah. Meski pria 42 tahun itu adalah anak pemilik Ponpes, Muhadjir menyebut Bechi adalah oknum yang ada di lingkungan Ponpes.

Selain itu menurut Muhadjir, Bechi sudah menyerahkan diri ke pihak berwajib. Saat ini kasus pencabulan terhadap santriwati sudah ditangani polisi dan Bechi sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur lm

"Oknumnya sudah menyerahkan diri. Pihak yang halangi aparat juga sudah ditindak. Itu ada ribuan santri. Ini harus dipastikan proses belajar mengajar dijamin," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Kemenag secara resmi mencabut izin operasional Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Hal itu sebagai buntut kasus pencabulan yang dilakukan anak pimpinan Ponpes Mochammad Subchi Azal Tsani atau Bechi terhadap santriwati.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono, mengatakan, nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan. Menurutnya, sebagai regulator, Kemenag memiliki wewenang secara administratif memberikan sanksi. Pasalnya pengasuh pengasuh tersebut telah melakukan pelanggaran berat.

Waryono menerangkan sanksi tegas diberikan lantaran Bechi melakukan tindakan pencabulan. Selain itu pria berusia 42 tahun itu juga menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi. Pihak Ponpes juga telah menghalang-halangi petugas saat menjemput paksa Bechi. Tindakan tersebut menurut Waryono adalah pelanggaran hukum.

“Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Waryono saat memberikan keterangan, Kamis 7 Juli 2022.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X