• Selasa, 9 Agustus 2022

MUI Dukung Provinsi Sumatera Barat Diatur Berdasarkan Al Quran

- Selasa, 19 Juli 2022 | 08:45 WIB
Kantor Gubernur Sumatera Barat
Kantor Gubernur Sumatera Barat

Watyutink.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Didin Hafidhuddin menyatakan dukungan atas keputusan DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) terkait Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah dengan karakter religius.

Pria yang biasa disapa Kyai Didin ini menuturkan masyarakat Sumbar atau Minangkabau terkenal dengan budaya religius. Tak heran banyak tokoh agama yang lahir dari Minangkabau, seperti Buya Hamka, M Natsir dan sebagainya.

“Pendidikan dan kepemimpinannya juga bagus, banyak tokoh lahir dari situ seperti Buya Hamka, M Natsir dan lainnya,” ujar Kyai Didin.

Saat berbicara dalam sebuah kajian di Masjid Al Hijri II, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 Juli 2022, Kyai Didin menilai wajar jika Sumatera Barat menjadikan syariat Islam sebagai motor dalam berbagai sendi kehidupan. Itulah sebabnya Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) ini mendukung langkah masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperbaiki daerahnya.

Terlebih di Sumbar mengenal prinsip hidup "adat basandi syara', syara’ basandi kitabullah.” Syara' maksudnya adalah syariat Islam dan Kitabullah maksudnya adalah Al Quran.

“Oleh karena itu, tentu kita mendukung upaya pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki daerahnya. Dan memperbaikinya dengan hal yang mendasar, dari prinsip hidup yaitu adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,” jelas Kiai Didin.

Ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita khususnya generasi mendatang masyarakat Sumbar tentang pentingnya agama dalam kehidupan.

Sebelumnya DPR RI telah mengesahkan UU tentang Provinsi Sumatera Barat. Pengesahan yang dilakukan pada 30 Juni 2022 itu bersamaan dengan UU lain yang sejenis, yakni tentang Provinsi Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelima UU tersebut adalah pengganti dari UU Nomor 6 Tahun 1958 tentang penetapan sejumlah provinsi.

UU tentang Provinsi Sumatera Barat menjadi menarik lantaran ada pasal yang seolah membolehkan Sumbar menerapkan syariat Islam seperti di Provinsi Aceh. Aturan tersebut adalah Pasal 5 ayat c, yang berbunyi

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X