• Selasa, 9 Agustus 2022

KPK Tegaskan Bakal Jemput Paksa Bendahara Umum PBNU jika Kembali Mangkir

- Rabu, 20 Juli 2022 | 16:00 WIB
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming  (Instagram @mardani_maming)
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming (Instagram @mardani_maming)

Watyutink.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ancaman kepada Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming. KPK menegaskan bakal melakukan upaya jemput paksa jika Mardani masih mangkir atau tidak menghadiri panggilan lembaga antirasuah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Mardani. Saat memberikan keterangan Selasa 19 Juli 2022, Ali menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas, termasuk jemput paksa jika politisi PDIP itu kembali tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 21 Juli 2022.

"Kalau mangkir dan tidak ada alasan yang dapat diterima hukum Pasal 112 KUHAP memang demikian upayanya (panggil paksa)," ujarnya.

Ali menjelaskan Pasal 112 Ayat 2 KUHAP berbunyi, "orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya."

Meski demikian menurut Ali, pihaknya berharap Mardani bersikap kooperatif dengan mematuhi dan memenuhi panggilan KPK. Ali menuturkan Mardani dipanggil  guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebelumnya KPK sudah melayangkan panggilan terhadap Mardani pada Kamis 14 Juli 2022. Namun mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mangkir. Alih-alih memenuhi panggilan KPK, Mardani justru mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas keputusan KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan itu menggandeng mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sebagai pengacaranya.

Mardani ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 16 Juni 2022 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.  Ketua Umum (Ketum) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2019-2022 itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Mardani bersama adiknya, Rois Sunandar Maming juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X