• Senin, 15 Agustus 2022

KPK Ungkap Bendahara Umum PBNU Terima Suap Rp104 Miliar Selama Jadi Bupati Tanah Bumbu, Kalsel

- Jumat, 22 Juli 2022 | 14:30 WIB
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming  (Instagram @mardani_maming)
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming (Instagram @mardani_maming)

Watyutink.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming menerima suap sebesar Rp104.369.887.822. Uang suap tersebut diterima Mardani dalam kurun waktu 7 tahun saat menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel)  periode 20 April 2014 hingga 17 September 2021.

Hal itulah yang membuat KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima suap gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Anggota Tim Biro Hukum KPK Ahmad Burhanudin saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 20 Juli 2022, mengatakan bukti permulaan yang ditemukan penyidik membuktikan Mardani menerima suap.

"Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan penyelidik tersebut, membuktikan bahwa adanya penerimaan uang yang dilakukan Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu," ujar Burhanudin.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mempunyai 2 alat bukti. Sehingga kasus dugaan suap yang dilakukan Mardani bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Ali menambahkan penyidik juga telah meminta keterangan 18 saksi dan memeriksa 129 dokumen. Semuanya bukti yang terkait dengan perkara menurut Ali termuat dalam berita acara permintaan keterangan.

"Termasuk permintaan keterangan terhadap MM (Mardani Maaming) serta alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik. Dari proses penyelidikan telah ditemukan fakta adanya dugaan penerbitan perizinan pertambangan dengan peran MM selaku Bupati Tanah Bumbu," ujar Ali saat berbicara Kamis 21 Juli 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel Mardani H Maming sebagai sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada Kamis 14 Juli 2022.

Alih-alih memenuhi panggilan KPK, Mardani justru mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas keputusan KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan itu menggandeng mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana sebagai pengacaranya.

Mardani ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 16 Juni 2022 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.  Ketua Umum (Ketum) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2019-2022 itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X