• Senin, 15 Agustus 2022

Menghilang Saat Dijemput Paksa, KPK Bakal Jadikan Bendum PBNU Buronan

- Selasa, 26 Juli 2022 | 09:00 WIB
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming  (Instagram @mardani_maming)
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming (Instagram @mardani_maming)

Watyutink.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menjemput paksa tersangka kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H Maming. Saat tim KPK melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya di apartemen Kempinski, Jakarta Selatan, Senin 25 Juli 2022, Mardani tidak ditemukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri saat memberikan keterangan, Senin 25 Juli 2022 menjelaskan Mardani sudah 2 kali mangkir atau tidak memenuhi panggilan KPK. Sehingga dilakukan upaya penjemputan paksa.

“Tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi ijin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel,” kata Ali.

Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis 14 Juli 2022. Sedangkan pemanggilan kedua pada Kamis 21 Juli 2022. Baik panggilan pertama maupun kedua, Mardani mangkir. KPK menilai Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu tidak kooperatif sehingga KPK mengancam akan memasukan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan kata lain Mardani H Maming menjadi buronan.

“Perlu juga kami sampaikan, Tersangka yang tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak,” tutur Ali.

Nantinya setelah menjadi DPO, siapa pun yang mengetahui keberadaan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan itu wajib melaporkan ke KPK atau aparat yang berwenang. Jika tidak bisa dianggap menghalangi proses hukum.

“Kami juga mengingatkan siapa pun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak pidana Korupsi,” ucap Ali

Sementara itu kuasa hukum Mardani Maming, Denny Indrayana menepis anggapan kliennya mangkir dari panggilan KPK. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) ini menerangkan Mardani saat ini tengah mengajukan gugatan praperadilan yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Itulah sebabnya Denny meminta KPK memeriksa Mardani setelah sidang praperadilan usai digelar.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mardani diduga menerima suap sebesar Rp104.369.887.822 dalam kurun waktu 7 tahun saat menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan periode 20 April 2014 hingga 17 September 2021.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X