• Selasa, 9 Agustus 2022

Pemerintah Bisa Intip Percakapan di WhatsApps, Pengamat: Privasi Masyarakat Hilang

- Rabu, 27 Juli 2022 | 11:30 WIB
Ilustrasi aplikasi WhatsApp  (Pixabay )
Ilustrasi aplikasi WhatsApp (Pixabay )

Watyutink.com - Masyarakat tampaknya harus lebih berhati-hati saat menggunakan aplikasi media sosial atau medsos. Pasalnya saat ini semua pembicaraan di medsos seperti WhatsApp hingga Google Mail atau Gmail bisa dintip oleh pemerintah melalui aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha mengatakan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020, pemerintah dimungkinkan melihat isi percakapan dalam WhatsApp. Meskipun penggunaan mempunyai ekripsi, tetap bisa dilihat.

"Dengan Permenkominfo PSE ini, pemerintah bisa meminta dan melihat informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penyelidikan, meskipun data tersebut dienkripsi," ujar Pratama.

Saat memberikan keterangan, Selasa 26 Juli 2022, Pratama menerangkan enkripsi adalah metode yang memungkinkan informasi seperti yang ada di WhatsApp maupun Gmail terkunci. Pesan yang dienkripsi akan diubah menjadi kode acak rahasia. Itulah sebabnya aplikasi yang sudah terenkripsi tidak bisa dibaca pihak lain.

Namun berdasarkan Permenkominfo 5/2020 enskripsi bisa dibuka oleh pihak berwenang, yakni Kementerian Kominfo. Pratama menerangkan pasal 9, 14, dan 36 Permenkominfo 5/2020 menghalalkan pemerintah melihat isi pesan. Itulah sebabnya, aturan tersebut menurut Pratama telah menghilangakan privasi masyarakat.

"Ada masukan sebagai jalan tengah, permintaan membuka informasi untuk keperluan penyelidikan tersebut harus lewat pengadilan," ujarnya.

Meski demikian Pratama menilai aturan semacam itu sudah lumrah. Terutama jika digunakan pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Itulah sebabnya Pratama menyebut permintaan melihat atau mengakses akun medsos masyarakat harus  mendapatkan perhatian Kemenkominfo, agar tidak kontra-produktif di masyarakat.

Pratama menambahkan, elemen masyarakat keberatan dengan aturan Permenkominfo 5/2020 sebaiknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu Pratama juga menyarankan Kominfo merevisi aturan tersebut agar penerapanya bisa lebih efektif.

"Jangan sampai ini mendapatkan perhatian asing menilai ini sebagai upaya mematikan demokratisasi di ruang digital," ujarnya.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X