• Senin, 15 Agustus 2022

PBNU dan PDIP Minta Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

- Kamis, 28 Juli 2022 | 09:00 WIB
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming
Bendahara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani H Maming

Watyutink.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Mardani H Maming bersikap kooperatif dalam menjalan proses hukum. Salah satu bentuknya adalah dengan segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi, Rabu 27 Juli 2022.

Pernyataan pria yang biasa disapa Gus Fahrur itu merespon ditetapkannya Mardani sebagai buronan KPK. Gus Fahrur mengatakan sejak mula pihaknya meminta Bendahara Umum PBNU itu kooperatif dan mengikuti semua proses hukum yang tengah dihadapinya.

"Sejak kemarin saya sudah statement bahwa dia harus kooperatif," ujar Gus Fahrur.

Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Bululawang Kabupaten Malang Jawa Timur ini menegaskan PBNU memiliki komitmen penuh terhadap pemberantasa korupsi. PBNU menurut Gus Fahrur juga berkomitmen terhadap penegakan hukum yang adil.

Itulah sebabnya Gus Fahrur juga berhadap proses penegakan hukum terhadap Mardani Maming berjalan dengan adil dan transparan. hal itu penting demi bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Hormati hukum. Kita komitmen terhadap penegakan hukum yang adil," ujar Gus Fahrur.

Pendapat serupa disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Mardani bersikap kooperatif dan menaati aturan hukum yang berlaku.  Saat memberikan keterangan Rabu 27 Juli 2022, Hasto menegaskan setiap warga negara, termasuk kader partai harus menjunjung tinggi penegakan hukum.

"PDIP meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menaati hukum tanpa kecuali. Setiap warga negara, termasuk kader Partai wajib menjunjung tinggi hukum dan percaya pada sistem hukum yang berkeadilan," ujarnya

Hasto menambahkan, pernyataannya sekaligus menanggapi sejumlah kasus korupsi yang menjerat kader PDIP. Selama kurun waktu 2010-2018 setidaknya 253 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa diantaranya berasal dari PDIP, termasuk Mardani Maming yang diduga menerima suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X