• Senin, 15 Agustus 2022

Aturan STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Jadi Bodong Bakal Segera Diterapkan

- Senin, 1 Agustus 2022 | 11:30 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi (Instagram @ntmc_polri)
Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi (Instagram @ntmc_polri)

Watyutink.com - Masyarakat khususnya pemilik kendaraan tampaknya harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terlupa membayar pajak kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pasalnya pihak kepolisian bakal segera menerapkan aturan tegas bagi pemilik kendaraan yang lalai membayar STNK.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi mengatakan pihaknya akan segera menerapkan aturan soal STNK mati 2 tahun, kendaraan bakal jadi bodong. Artinya kendaraan tersebut, baik sepeda motor maupun mobil, registrasinya akan dihapus jika tidak bayar pajak kendaraan selama 2 tahun.

Dikutip dari akun Instagram NTMC Polri, Senin 1 Agustus 2022, Firman menerangkan aturan tersebut sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 74 Ayat 3 UU 22/2009 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang 2 cara penghapusan data kendaraan, yaitu atas permintaan pemilik dan dilakukan pihak kepolisian atas pertimbangan pejabat yang berwenang.

Firman menuturkan, pada pasal 74 UU yang sama disebutkan, kendaraan yang STNK atau pajaknya mati selama 2 tahun akan dihapus registrasinya. Sehingga sepesa motor atau mobil tersebut akan menjadi bodong.

"Jika aturan tersebut dimulai, kendaraan yang mati pajak selama dua tahun akan dianggap bodong," ujar Firman.

Salah satu alasan polisi menerapkan aturan STNK mati 2 kendaraan jadi bodong adalah untuk mengejar perolehan pajak. Potensi penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor mencapai lebih dari Rp100 triliun. Nilai itu hanya dari 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang belum membayar pajak.

Direkrur Jasa Raharja, Rivan Ahmad Purwantono mengatakan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi aturan tersebut. Rivan mengatakan kevalidan data sangat ditunjang oleh sistem single data kendaraan. Jasa Raharja, salah satu dari tiga instansi Samsat selain Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sementara itu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan dibutuhkan sinergi antar instansi agar program ini bisa berjalan maksimal dan memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X