• Senin, 15 Agustus 2022

Anggaran Pemilu Kurang Rp4,3 Triliun, Mahfud MD: Gampang Itu

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 15:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD  (Instagram @mohmahfudmd)
Menko Polhukam Mahfud MD (Instagram @mohmahfudmd)

Watyutink.com - Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dikabarkan masih belum sepenuhnya cair. Dari total anggaran Rp8,06 triliun yang diusulkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menerima 45,87 persen. Masih ada sekitar Rp4,3 triliun yang masih belum diterima KPU. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Namun hal itu dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Saat memberikan keterangan tertulis, Selasa 2 Agustus 2022, Mahfud menegaskan pemerintah berkomitmen dan berusaha memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Komitmen itu menurut Mahfud juga dalam hal pencairan anggaran.

Mahfud meminta semua pihak tidak salah paham terkait anggaran Pemilu yang masih belum sepenuhnya cair. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyatakan tidak benar Pemilu bakal tersendat karana pemerintah lambat mencairkan dana. Mahfud memastikan semua sudah dibicarakan dengan KPU dan para pemangku kepentingan.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini menerangkan total anggapan Pemilu sebesar Rp8,06 triliun sudah disetujui DPR RI. Berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU 2022 telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun.

Selanjutnya pada 26 Juli 2022 kembali dicairkan sebanyak Rp1,24 triliun melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022. Sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp4,3 triliun.

Mantan politisi PKB ini mengakui dana yang disetujui bersama baru Rp1,24 triliun. Menurut Mahfud pencairannya akan dilanjutkan pada 2023 dan 2024. Pasalnya anggaran tersebut bersifat multiyears. Sehingga pencairannya pun dilakukan bertahap.

"Kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," ujar Mahfud.

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Prabowo Deklarasikan Diri Maju Sebagai Capres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:30 WIB
X