• Selasa, 9 Agustus 2022

Pemerintah Pertimbangkan Permintaan China Soal Ikut Tanggung Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 15:00 WIB
Presiden Jokowi saat meninjau Proyek KCJB 18 Mei 2021 (YouTube Sekretariat Presiden )
Presiden Jokowi saat meninjau Proyek KCJB 18 Mei 2021 (YouTube Sekretariat Presiden )

Saat menghadiri rapat dengan DPR RI, Rabu 6 Juli 2022 lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, penyelesaian proyek KCJB terancam mundur. Hal ini menurut Didiek karena keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) semakin menipis. Sedangkan kucuran dana pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) tak kunjung cair.

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini (PMN) tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga," ujarnya.

Jika PNM tak kunjung cair, Didiek menyebut proyek KCJB yang direncanakan selesai pada Juni 2023 tidak bakal terwujud. Didiek menerangkan masalah yang terjadi pada proyek KCIC bermula dari kontraktor yang terlambat melakukan pembebasan lahan pada 2019. "Ini luar biasa, nah saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin Kereta Api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini," ujarnya.

Didiek menambahkan biaya penyelesaian proyek KCJB semula hanya 6 miliar dolar AS. Namun terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai 1,1 miliar dolar AS hingga 1,9 miliar dolar AS. Didiek merinci,

pembengkakan biaya terdiri dari pembebasan lahan, Engineering, Procurement and Construction (EPC), relokasi jalur, dan biaya lainnya.

"Awalnya di pembebasan lahan ini antar 100 juta sampai 300 juta dolar AS yang besar juga EPC ini di angka 600 juta sampai 1,2 miliar dolar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," kata Didiek.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X