• Sabtu, 20 Agustus 2022

DPR Didesak Bentuk Pansus Kereta Cepat, Pengamat: Kalau Tidak Artinya Mereka Banci

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 14:00 WIB
DPR didesak bentuk Pansus Kereta Cepat (kcic.co.id)
DPR didesak bentuk Pansus Kereta Cepat (kcic.co.id)

Watyutink.com – Pengamat ekonomi Didik Junaedi Rachbini mendesak DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Didik menyebut mega proyek KCJB adalah sebuah skandal yang perlu diungkap dan dijelaskan kepada masyarakat dengan terang benderang.

Didik mengingatkan DPR mempunyai tugas atau fungsi control yang bukan hanya ‘pajangan.’ Itulah sebabnya mantan politisi PAN ini meminta DPR ‘bangun dari tidurnya’ yang selama 2020-2021 luput dari tugas mengawasi pelaksanaan proyek KCJB.   

 “Ya, ini skandal besar. Dan, DPR harus bergerak, jalankan fungsi kontrolnya. Jangan hanya jadi ‘pajangan’. Sejak 2020 dan 2021, DPR sudah jadi ‘pajangan’ karena tidak bisa lagi menentukan anggaran, sekarang waktunya untuk bangkit dong. Bentuk pansus kereta cepat China,” ujar Didik.

Rektor Universitas Paramadina ini menyarankan pemerintah tidak terlalu gampang menuruti keinginan pihak China. Terutama permintaan agar pemerintah Indonesia ikut menanggung pembangkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB sebesar sekitar 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun. Terlebih biaya proyek tersebut berulang kali bertambah dari rencana awal.  

“Sebaiknya enggak usah dituruti (China). Ini biayanya nambah-nambah terus. Emangnya APBN itu sungai, airnya mengalir terus,” ungkapnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menambahkan saat awal perencanaan Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan sempat menolak pelaksanaan proyek KCJB. Meskipun ada pula menteri yang ngotot agar proyek tersebut dilaksanakan. Itulah sebabnya menurut Didik skandal proyek KCJB harus diungkap, apakan ada korupsi atau tidak. Salah satunya dengan pembetukan Pansus oleh DPR.

DPR bikin pansus saja, kalau enggak mau bikin pansus berarti DPR banci,” pungkas Didik.

Seperti ini kira-kira bentuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (kcic.co.id)
Pendapat serupa disampaikan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi. Saat berbicara Jumat 29 Juli 2022, Muslim menyebut DPR harus membentuk Pansus guna mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam proyek KCJB. Muslim juga menilai proyek mercusuar itu berpotensi merugikan negara.

Direktur Gerakan Perubahan ini menyinggung kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke China beberapa hari lalu. Saat itu pemerintah China mendesak Indonesia meneruskan proyek  yang dimulai pada 2015 itu. Dalam perkembangannya China Development Bank (CDB) sebagai investor meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X