• Minggu, 2 Oktober 2022

Tak Ingin Warga Miskin Terusir, Anies Gratiskan PBB 85 Persen Rumah di Jakarta

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan bendera Merah Putih kepada anggota Paskibraka saat menjadi menjadi inspektur Upacara HUT ke-77 RI di Plaza Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Rabu 17 Agustus 2022 (Instagram @aniesbaswedan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan bendera Merah Putih kepada anggota Paskibraka saat menjadi menjadi inspektur Upacara HUT ke-77 RI di Plaza Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Rabu 17 Agustus 2022 (Instagram @aniesbaswedan)

Watyutink.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan pemerintah saat ini terlalu tinggi bagi warga tak mampu. Bahkan penetapan PBB tersebut seolah cara sopan pemerintah untuk mengusir warga miskin, terutama dari kota-kota besar, seperti Jakarta. Terlebih jika dikaitkan dengan tingginya harga tanah di Jakarta saat ini.

"Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak," tambahnya.

Saat menyampaikan pidato kebangsaan bersamaan dengan perayaan HUT RI ke-77 di Jakarta Melayu Festival (JMF), Ancol, Jakarta Utara, Rabu 17 Agustus 2022 malam, Anies menyebut kondisi tersebut sangat dilematis. Hal ini jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB," ucap Anies.

Itulah sebabnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini berupaya mengubah kondisi tersebut. Caranya dengan membebaskan rumah atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp2 miliar dari kewajiban membayar PBB.

Anies menerangkan tanah dengan luas 60 meter persegi dan bangunan minimum 36 meter persegi adalah hak hidup dasar. Sehingga tidak perlu dikenakan pajak. Oleh karena itu saat ini 85 persen rumah dan bangunan di Jakarta tak harus bayar PBB. Sisanya, sebanyak 15 persen bayar dengan sejumlah syarat.

"Tanah, ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi itu tidak perlu dipajaki, karena itu hak dasar untuk hidup," ujar Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan banyak janji kemerdekaan yang masih belum dilaksanakan pemerintah. Anies menegaskan seharusnya kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah komitmen memenuhi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

"Dan menghadirkan rasa keadilan, bukan semata soal menegakkan hukum aturan, memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita dari mulai menyusun aturan di pemerintahan sampai pada eksekusi," tegasnya.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Kapolri Siap Hadapi Tantangan Ferdy Sambo di PTUN

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 13:30 WIB

Berkas Perkara Sudah P21, Ferdy Sambo segera Disidang

Kamis, 29 September 2022 | 09:00 WIB
X