• Minggu, 29 Januari 2023

Pinjol Ilegal Tidak Sesuai Hukum, Mahfud MD: Kalau Punya Utang Nggak Usah Bayar

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 08:30 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD  (Instagram @mohmahfudmd)
Menko Polhukam Mahfud MD (Instagram @mohmahfudmd)

Watyutink.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan komentar soal pinjaman online (pinjol) ilegal. Mahfud menyarankan masyarakat yang terlanjur mempunyai utang di pinjol ilegal tidak usah membayar. Pasalnya pinjol ilegal tidak sah secara hukum.

Saat berbicara usai mengikuti rapat soal penegakan hukum terkait keuangan yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Minggu 20 Agustus 2022, Mahfud menerangkan, pinjaman online atau pinjol ilegal tidak memenuhi syarat hukum, baik objektif maupun subjektif. Itulah sebabnya operasional pinjol ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata.

Mahfud menambahkan dari sudut hukum pidana, pinjol ilegal juga tidak dibenarkan. Pasalnya bisa memicu muncul ekses-ekses terkait, seperti tindakan kekerasan dan pengancaman. Hal itu pula yang menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini membuat pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap bandar dan pelaku pinjaman online.

"Dari sudut hukum pidana terkait ekses-ekses ikutan seperti misalnya tindakan ancaman kekerasan, ancaman penyebaran foto senonoh mulai ditingkatkan. Itu mulai sekarang bandar-bandarnya dan stafnya mulai ditindak," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini memastikan pemerintah hanya akan bertindak tegas kepada perusahaan pinjaman online ilegal. Sedangkan pinjol legal tidak akan mendapat sanksi atau tindakan. Justru pemerintah berharap pinjol legal semakin berkembang.

Mahfud menambahkan pihak kepolisian bakal segera turun tangan jika ada laporan masyarakat mengalami tindakan kekerasan atau ancaman dari pinjol.

"Tetapi yang ilegal ini yang kita tindak dengan ancaman hukum pidana. Bareskirm Polri akan memassifikasi tindakannya nanti diberbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa bayar jangan bayar karena itu ilegal," imbuh Mahfud.

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X