Watyutink.com – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakan minyak (BBM) banyak mengundang kritikan dan sorortan. Umumnya menyayangkan keputusan yang diyakni bakal semakin menambah berat beban masyarakat. Selain itu kenaikan harga BBM dinilai ironi lantaran saat ini beberapa negara lain justru menurunkan harga jual BBM di untuk rakyatnya.
Meski demikian ada pula pihak yang mendukung keputusan Jokowi menaikkan harga BBM. Setelah sebelumnya PDIP menyatakan mendukung keputusan tersebut, kini Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan hal serupa. Dalam pernyataanya, Senin 5 September 2022, Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan keputusan pemerintah soal bahan bakar minyak (BBM) cukup realistis.
Sebaliknya, menurut Yaqut jika harga BBM tidak dinaikkan, beban pemerintah justru semakin berat. Yaqut menjelaskan, saat ini beban subsidi yang ditanggung pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 melonjak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Jika harga BBM tidak dinaikkan, beban pemerintah akan semakin berat dan subsidi dikhawatirkan akan jebol.
"Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Namun kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," ujar Yaqut.
Menteri Agama (Menag) ini menambahkan kenaikan harga bensin Pertalite, Pertamax dan Solar juga merupakan penyesuaian atas lonjakan harga minyak dunia. Jika tidak diantisipasi, kenaikan harga minyak duniaakan membawa dampak tidak baik bagi situasi dalam negeri, baik sektor ekonomi, sosial, politik dan lainnya.
Yaqut juga mengingatkan pernyataan Presiden Jokowi bahwa perubahan harga BBM adalah ikhtiar pemerintah agar subsidi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Artinya subsidi akan diterima masyarakat kalangan bawah yang berhak.
"Di sini jelas, di balik penyesuaian ini Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," tuturnya.
Politisi PKB ini pun meminta keputusan pemerintah terkait harga BBM benar-benar dilakukan dengan baik. Yaqut menyoroti jangan sampai terjadi kebocoran penyaluran subsidi seperti yang pernah terjadi selama ini. GP Ansor juga meminta agar pemerintah serius dalam mendistribusikan subsidi untuk rakyat kecil.
Yaqut menambahkan, masyarakat juga diminta mengawal proses penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. "Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Karena ini akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu," tutur Yaqut.
