• Minggu, 25 September 2022

Jokowi Tugaskan Luhut Ganti 189.803 Kendaraan Dinas Pemerintah dengan Mobil Listrik

- Sabtu, 17 September 2022 | 09:00 WIB
Mobil Listrik Hyundai Ioniq yang menjadi kendaraan dinas Pemprov Jawa Barat  (Dok. Humas Pemprov Jawa Barat )
Mobil Listrik Hyundai Ioniq yang menjadi kendaraan dinas Pemprov Jawa Barat (Dok. Humas Pemprov Jawa Barat )

Watyutink.com - Pemerintah memutuskan bakal mengganti semua kendaraan dinas dengan mobil listrik. Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 13 September 2022 itu berbicara tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Inpres 7/2022 itu Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin pelaksanaan keputusan tersebut. Jokowi memerintahkan Luhut mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar program tersebut bisa dilaksanakan secepatnya.

Diktum pertama dari Inpres 7/2022 berbunyi, "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional."

Selain kepada Luhut, Jokowi juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mendorong pemerintah daerah beralih ke mobil listrik. Jokowi pun meminta pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah terkait hal itu.

"Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengalihan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional," bunyi Inpres 7/2022.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan  penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik akan dilakukan secara bertahap. Data dari Kemenkeu, total kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah saat ini sebanyak 189.803 unit.

Saat berbicara dalam sebuah diskusi online atau webinar, Jumat 16 September 2022, Rionald memastikan proses penggantian kendaraan dinas dengan memperhatikan standar barang sesuai kebutuhan (SBSK). Pergantian menjadi mobil listrik juga tergantung usia kendaraan dinas.

"Soal mobil dinas, semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Tentu kita akan perhatikan SBSK (standar barang sesuai kebutuhan) nya," ujar Rionald.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan pada kesempatan yang sama menjelaskan pemerintah saat ini tengah membahas berapa jumlah mobil dinas yang sudah waktunya diganti. Pemerintah menurut Encep juga membahas berbagai hal, termasuk mobil lama yang sudah diganti mau diapakan. Tentu saja dengan memperhatikan berbagai aspek.

"Ini yang lagi kami rapat di tim. Kita ingin maju selangkah kalau bisa diganti Electric Vehicle (EV). Jadi ini kita masih dalam pembahasan yang mau dijadikan. Kan harus dari end to end dari awal akhir harus diperhatikan. Jangan langsung diganti. Jadi lebih aman. Sedang diproses sedang dibikin timnya, kami ikut," imbuhnya.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
X