• Minggu, 25 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Izinkan Pejabat Kepala Daerah Pecat dan Mutasi Pegawai

- Senin, 19 September 2022 | 14:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  (Instagram @titokarnavian)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Instagram @titokarnavian)

Watyutink.com – Jelang berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah, pemerintah dikabarkan telah menerbitkan peraturan yang bakal mendukung kinerja para pejabat kepala daerah. Peraturan ini diterbitkan lantaran hingga dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2024, beberapa daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota bakal dipimpin pelaksana tugas (Plt), pejabat sementara (Pjs) maupun pejabat (Pj).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  pada Rabu 14 September 2022 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ. Salah satu aturan yang disebutkan dalam SE tersebut adalah pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), atau penjabat sementara (pjs) kepala daerah diperbolehkan memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa harus meminya izin dari Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan saat memberikan keterangan Jumat, 16 September 2022 membenarkan surat edaran tersebut. Benny menjelaskan aturan tentang Pj, Plt, atau Pjs Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) diperbolehkan memecat dan memutasi pegawai disebutkan dalam poin nomor 4 SE 821/5292/SJ.

Bunyi aturannya adalah:  

4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Persetujuan mutasi antardaerah dan atau antar-instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meski tidak perlu meminta persetujuan, Benny menegaskan Plt, Pjs, Pj kepala daerah harus melaporkan tindakannya memecat hingga memutasi pegawai ke Mendagri selambatnya 7 hari kerja setelah keputusan dibuat. Benny menambahkan SE Mendagri Nomor SE 821/5292/SJ dibuat untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Benny menyebut kalau harus menunggu turunnya izin Mendagri dipastikan bakal memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikhwatirkan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
X