• Minggu, 25 September 2022

Pejabat Kepala Daerah Diberi Kewenangan Besar, Pengamat: Mendagri Ingin Rekayasa Pemilu 2024

- Selasa, 20 September 2022 | 09:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Instagram @titomarnavian)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Instagram @titomarnavian)

Watyutink.com - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan Pejabat (Pj) Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah memberhentikan atau memutasi pegawai mendapat sorotan berbagai pihak. Keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ itu dinilai memberikan wewenang yang terlalu besar kepada Pejabat Kepala Daerah.

Pengamat politik M Rizal Fadillah menilai SE Mendagri itu tak lepas dari kepentingan jelan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Saat berbicara Minggu 18 September 2022, Rizal bahkan menduga Mendagri Tito Karnavian mempunyai kepentingan politik dan berniat merekayasa Pemilu 2024.

“Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 mempunyai Motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa, untuk Pemilu tahun 2024,” ujarnya.

Rizal mengungkapkan SE Mendagri tersebut telah memberikan kewenangan besar kepada Kepala Daerah yang sejatinya berstatus 'sementara.' Hal ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian. Pasalnya dengan terbitnya SE No 821/5292/SJ yang diteken pada Rabu 14 September 2022 itu Pejabat Kepala Daerah bisa berbuat sewenang-wenang.

Padahal untuk Kepala Daerah definitif saja Mendagri memberikan pembatasan dan pengawasan yang cukup ketat.

Pemerhati Politik dan Kebangsaan ini menuturkan kewenangan 'tanpa persetujuan tertulis' akan membuka peluang adanya 'konsultasi, persetujuan tidak tertulis atau instruksi bisik-bisik' dari Mendagri kepada Kepala Daerah sementara itu. Pasalnya baik Pj, Plt, maupun Pjs adalah orang yang ditunjuk. Sehingga menurut Rizal bisa dipastikan mereka adalah 'orangnya' Mendagri.

Rizal menuturkan mutasi atau pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tindakan hukum yang seharusnya berbasis aturan perundang-undangan. Padahal SE Mendagri hanyalah instrumen administratif yang bersifat internal dan bukan peraturan perundang-undangan.

“Bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak Kepala Daerah atau ASN yang diberhentikan nyatanya tidak memiliki 'hak banding' atau mengadu kepada atasan Pt, Pj, Pjs yakni Mendagri. Menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban,” tuturnya.

Rizal menyebut SE Mendagri tak lebih dari cara berpolitik munafik yang menjadi sarana  cuci tangan atas segala keputusan yang dibuat Kepala Daerah sementara. Mendagri ingin membersihkan diri dan semua kesalahan akan dibebankan kepada Kepala Daerah sementara.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
X