Watyutink.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak berniat menghapus listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Tidak pula ada perubahan daya menjadi 900 VA. Bahkan Jokowi menyebut pemerintah telah menyiapkan subsidi bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA yang umumnya adalah warga kurang mampu.
"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk 450 VA. Tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA. Tidak ada, tak pernah bicara seperti itu," kata Jokowi.
Saat menghadiri acara peresmian Tol Serpong-Balaraja dan Cibitung-Cilincing Selasa 20 September 2022, Jokowi berharap pernyataannya bisa menjawab spekukasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Selain itu penegasan Jokowi diharapkan bisa menghilangkan keresahan masyarakat terkait penggunaan listrik 450 VA.
Sebelumnya kabar penghapusan listrik dengan daya 450 VA menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Kabar penghapusan bermula dari keterangan yang berikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta usai Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin 12 September 2022, Said mengatakan pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah soal penghapusan listrik dengan daya 450 VA.
"Salah satu kebijakan yang diambil menaikan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA tanpa dikaitkan dengan kompor listrik. Kita sepakat dengan pemerintah," kata Said Abdullah.
Politisi PDIP ini menjelaskan saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami over suplai listrik mencapai 6 Giga Watt (GW). Padahal tahun depan bakal ada pembangkit listrik baru yang beroperasi. Hal ini menyebabkan over suplai listrik tahun depan diperkirakan bakal menjadi 7,4 GW atau bertambah 1,4 GW dari sekarang.
Said menerangkan saat ini pemerintah sedang menambah produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT sudah benar-benar masuk, pada 2030 PLN akan over supli listrik mencapai 41 GW. Padahal untuk 1 GW listrik pemerintah harus membayar hingga Rp3 triliun. Itulah sebabnya tutur Said, pemerintah perlu mengambil keputusan tersebut agar over suplai listrik bisa berkurang.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp 3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita gak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," ujar Said.
Politisi asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ini menilai penggunaa listrik dengan daya 450 VA saat ini sudah ketinggal jaman. Ia pun memastikan perubahan daya dari 450 VA menjadi 900 VA tidak akan membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan. Said menyebut PLN hanya perlu mengotak-atik meteran listrik saja.
"Sehingga tidak perlu biaya," tutur Said.
