Watyutink.com - Sejumlah loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat membentuk 'Dewan Kolonel.' Meski menggunakan nama "Kolonel' kelompok ini tidak berisi personel TNI melainkan anggota DPR yang selama ini menjadi pendukung Puan Maharani. Kelompok yang pembentukannya diinisasi oleh Johan Budi ini bertujuan mengangkat Elektabilitas Puan Maharani sebagai persiapan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa 20 September 2022, Johan Budi menjelaskan tujuan utama dibentuknya Dewan Kolonel adalah membantu memperjuangkan Puan bisa maju sebagai calon presiden (Capres) 2024.
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," ujar anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini.
Johan Budi menuturkan Dewan Kolonel sudah terbentuk sejak 3 bulan lalu. Pembentukannya juga sudah diketahui dan disetujui oleh Puan Maharani. Johan Budi menerangkan awal kelompok ini beranggotakan 6 orang. Namun saat ini sudah bertambah menjadi 15 orang. Semuanya adalah anggota Fraksi PDIP.
Johan Budi menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada kaitan dengan DPP PDIP. Meski bertujuan mendukung Puan Maharani namun Dewan Kolonel akan tetap patuh terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait siapa figur yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.
"Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan Budi.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menambahkan jika nantinya Megawati tidak mengusung Puan, Dewan Kolonel akan mematuhinya. Dukungan akan dialihkan kepada Capres yang dipilih Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
Johan Budi menyebutkan anggota Dewan Kolonel saat ini adalah
Inisiator: Johan Budi S Prabowo
Koordinator: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu.
Pada kesempatan terpisah, Trimedya Panjaitan mengatakan tugas Dewan Kolonel adalah meningkatkan citra serta Elektabilitas Puan Maharani baik di tingkat Komisi di DPR sampai ke daerah pemilihan (Dapil) dari masing-masing anggota. Trimedya menuturkan, sebagai ketutunan Soekarno, Puan harus didukung. Jangan sampai trah Soekarno bernasib seperti trah Soeharto yang saat ini sudah hilang dari Golkar.
"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Hasto menegaskan keputusan soal siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024 sepenuhnya wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto memastikan semua kader PDIP akan mematuhi hal itu.
“Wah tidak ada itu. Anggota partai berdisiplin bahwa terkait dengan Pilpres, Ibu Mega yang putuskan,” tukas Hasto.
Saat memberikan keterangan Selasa 20 Setember 2022 Hasto menambahkan PDIP sudah berpengalaman menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres. Itulah sebabnya meminta para kader selalu disiplin dan mengikuti arahan Ketua Umum.
