• Minggu, 25 September 2022

PDIP Tegaskan Dewan Kolonel Tidak Pernah Ada, Hasto: Itu Hanya Guyonan

- Kamis, 22 September 2022 | 14:15 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto  (Instagram @sekjenpdiperjuangan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto (Instagram @sekjenpdiperjuangan)

Watyutink.com - DPP PDIP akhirnya buka suara soal tindakan sejumlah kadernya di DPR yang membentu 'Dewan Kolonel' untuk membantu mendorong Puan Maharani maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto, DPP PDIP menegaskan pembentukan Dewan Kolonel bukan inisiatif apalagi perintah dari partai.

Saat memberikan keterangan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu 21 September 2022, Hasto memastikan Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur kepengurusan PDIP. Baik ditingkat anak ranting, cabang, daerah apalagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting sehingga tidak dikenal adanya dewan-dewan kolonel,” tegas Hasto.

Bahkan menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget mendengar adanya Dewan Kolonel. Itulah sebabnya Hasto mengatakan, Megawati meminta dirinya memberikan penjelasan soal Dewan Kolonel kepada publik.

“Bahkan tadi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto.

Politisi kelahiran Yogyakarta ini mengingatkan Fraksi PDIP DPR sebagai salah satu alat kelengkapan partai. Tugas Fraksi adalah menjalankan tugas-tugas partai sebaik-baiknya di DPR. Artinya menurut Hasto Fraksi harus menjalankan tugas sesuai perintah dan keputusan partai terutama dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Berdasarkan keterangan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto, Hasto menyebut pembentukan Dewan Kolonel tak lebih sekadar guyonan belaka. Hasto memastikan secara kelembagaan partai, Dewan Kolonel tidak pernah ada dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa fraksi PDIP DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” tutur Hasto.

Hasto juga menampik klaim yang menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyetujui pembentukan Dewan Kolonel. Menurutnya, hal yang disetujui Puan adalah kebebasan dalam berserikat. Hasto menjelaskan Puan Maharani adalah sosok yang demokratis dan pengertian dalam melihat aspirasi.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
X