• Rabu, 30 November 2022

Pengamat Sebut Jokowi Langgar Kedaulatan Rakyat jika Tunjuk Pj Gubernur DKI untuk Kepentingan Politiknya

- Selasa, 27 September 2022 | 16:00 WIB
Presiden RI Joko Widodo  (Instagram @jokowi)
Presiden RI Joko Widodo (Instagram @jokowi)

Watyutink.com - Pengamat politik Muslim Arbi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Hal itu jika Jokowi memaksakan menunjuk Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk kepentingan politiknya.

Saat berbicara Selasa 27 September 2022, Muslim menambahkan Jokowi juga dinilai bertindak antidemokrasi jika memaksakan kehendaknya. Selain itu Jokowi juga melanggar aturan yang ada, yakni Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menerangkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Selain itu juga UU Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah.

"Dari acuan itu penunjukan Penjabat Kepala Daerah sampai saat ini, tahun 2022 sampai 2023, adalah pelanggaran UUD 1945 dan UU 32/2004. Untuk DKI penunjukan Penjabat Gubernur dan termasuk pemindahan IKN adalah pelanggaran UU 29/2007 tentang Daerah Khusus DKI," ujar Muslim.

Pengamat politik Muslim Arbi (Instagram @muslimarbi)

Direktur Gerakan Perubahan ini menuturkan penunjukan Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah bentuk pelanggaran yang nyata terhadap UUD 1945 dan UU. Tindakan tersebut juga menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi telah bertindak otoriter dan bersifat tirani.

"Dan itu selain langgar UU juga langgar hak kedaulatan rakyat dan antidemokrasi. Suatu tindakan otoriter dan bersifat tirani untuk kepentingan politik kekuasaan. Dan jika itu dilakukan, Jokowi dianggap abai atas konsitusi, hukum, kedaulatan rakyat dan kekuasaan dianggap despotik," tuturnya.

Lebih jauh Muslim menyebut pemerintah bakal melakukan 'pemerkosaan' terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat. Selain itu juga membunuh demokrasi secara otoriter dan tirani. Padahal menurut Muslim setelah reformasi, seharusnya rezim yang berkuasa menaati konstitusi, menegakkan kedaulatan rakyat, dan menjunjung tinggi hak-hak demokrasi rakyat.

"Jika tidak, akan dianggap otoriter, tirani, dan despotik. Jadi demi kembali kepada semangat dan cita-cita reformasi, maka pemerintahan harus melaksanakan pemilihan kepala daerah dan tidak dibenarkan lakukan penunjukan Kepala Daerah, termasuk DKI," pungkas Muslim.

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X