• Rabu, 30 November 2022

Mayoritas Tambang Nikel di Indonesia Dikuasai China, DPR: Pengusaha Pribumi Justru Disingkirkan

- Rabu, 23 November 2022 | 13:30 WIB
Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah
Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah

Watyutink.com - Anggota DPR RI Komisi VII Zulfikar Hamonongan membeberkan fakta kondisi tambang nikel di Indonesia. Saat mengikuti Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Senin 21 November 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Zulfikar mengatakan mayoritas tambang nikel di tanah air dikuasai oleh perusahaan asal China.

"90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri," ujar Zulfikar kepada Arifin Tasrif.

Kondisi tersebut sungguh ironi lantaran China meraup keuntungan yang sangat besar dari hasil mengeksploitasi nikel secara besar-besaran di Indonesia. Tak kurang dari Rp450 triliun per tahun diperoleh China dari berbagai tambang nikel di seluruh Indonesia.

Semakin mengenaskan menurut Zulfikar karena warga pribumi kian tersingkir saat tanah mereka digunakan oleh perusahaan China untuk menambang nikel. Padahal pemerintah telah membuat larangan ekspor bahan tambang mentah. Namun aturan itu seolah tak berlaku untuk perusahaan tambang nikel asal China.

Politisi Partai Demokrat ini juga membeberkan perusahaan tambang asal China mendapat potongan pajak sebesar 30 persen. Kebijakan tersebut menurut Zulfikar sangat aneh lantaran perusahaan lokal justru kesulitan mendapat izin melakukan penambangan nikel.

"Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut," katanya.

Zulfikar pun meminta pemerintah tidak terlalu percaya diri dengan janji bisa menjadi produsen baterai lithium nomor 1 di dunia. Terutama jika hanya mengandalkan pertambangan nikel. Justru menurut Zulfikar, pemerintah harus memikirkan agar penggunaan baterai lithium bisa semakin banyak.

"Penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan," ujarnya.

Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dari pertambangan nikel. Selain itu hilirisasi juga bakal mampu meningkatkan penyerapaj tenaga kerja.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X