• Minggu, 29 Januari 2023

Hanya 18 Anggota DPR Hadir di Ruang Rapat Paripurna, RKUHP Disahkan

- Selasa, 6 Desember 2022 | 13:00 WIB
Suasana ruang Rapat Paripurna pengesahan RKUHP, Selasa 2 Desember 2022, kosong karena hanya 18 anggota DPR yang hadir secara fisik  (Antara )
Suasana ruang Rapat Paripurna pengesahan RKUHP, Selasa 2 Desember 2022, kosong karena hanya 18 anggota DPR yang hadir secara fisik (Antara )

Watyutink.com - DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) melalui Rapat Paripurna ke-11 masa sidang II tahun 2022-2023 pada Selasa 6 Desember 2022. Dari total 575 anggota DPR hanya 18 orang yang hadir secara langsung di ruang Rapat Paripurna. Sebanyak 108 orang hadir secara virtual, 164 orang izin dan 285 orang absen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak selaku pimpinan sidang pada awal rapat mengatakan semua fraksi hadir dalam rapat pengesahan kali ini.

"Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 18 orang, virtual 108 orang, izin 164 orang. Jadi total ada 290 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujarnya Dasco.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan meski hanya 18 orang yang hadir secara fisik, Rapat Paripurna tetap sah dan kuorum lantaran anggota dewan yang lain hadir secara virtual.

Dasco menerangkan sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, RKUHP sudah disetujui menjadi UU dalam rapat Komisi III pada Kamis 24 November 2022. Sebelum mengesahkan, Dasco selaku pimpinan rapat menanyakan kembali kepada seluruh peserta, apakah RKUHP bisa menjadi UU.

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Semua yang hadir pun mengucapkan, "Setuju."

Sehingga KUHP yang baru resmi berlaku dan menggantikan kitab sebelumnya yang merupakan warisan atau peninggalan pemerintah kolonial Belanda saat masih menjajah Indonesia.

Meski semua fraksi setuju, anggota Fraksi PKS, Iskan Lubis berniat memberikan catatan, terutama tentang sejumlah pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Namun permintaan Iskan untuk berbicara ditolak lantaran fraksi PKS telah memberikan persetujuan di tingkat rapat Komisi III.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X