• Minggu, 29 Januari 2023

Wamenkumham Tantang Debat Pihak yang Tidak Setuju RKUHP Disahkan

- Rabu, 7 Desember 2022 | 15:15 WIB
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej  (Instagram @eddyhiariej)
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej (Instagram @eddyhiariej)

Watyutink.com - Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan balasan keras atas kritikan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU pada Selasa 6 Desember 2022.

Pria yang biasa disapa Eddy ini membantah penilaian yang menyebut pengesahan RKUHP oleh DPR RI terkesan terburu-buru. Eddy dengan perasaan geram bahkan menantang siapa pun yang mengritik pengesahan RKUHP berdebat dengannya.

Saat memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan RKUHP menjadi UU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa 6 Desember 2022, Eddy mengatakan proses menuju disahkannya RKUHP telah berlangsung selama 59 tahun. Menurutnya itu adalag waktu yang cukup lama.

"Anda coba jawab sendiri ya, apa 59 tahun ini terburu-buru? Kalau dikatakan banyak penolakan berapa banyak? Substansinya apa? Datang dan debat dengan kami, kami sudah siap dan kami yakin betul kalau ini diuji [akan] ditolak," kata Eddy.

Itulah sebabnya Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini dengan tegas menolak tuduhan pengesahan RKUHP adalah tindakan terburu-buru. Menurutnya pihak yang mengritik selalu menyalahkan tindakan pemerintah.

"Jadi tidak terburu-buru. Jadi kalau cepat dibilang terburu-buru, lambat dibilang lambat," ujarnya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menganggap RKUHP bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi. Saat berbicara di kesempatan yang sama Yasonna menyarankan masyarakat menggunakan mekanisme Judicial Review sebagai langkah hukum terhadap pengesahan RKUHP.

"Jadi kita kan harus melalui mekanisme konstitusi. Jadi kan kita semakin beradab, semakin baik kepatuhan terhadap konstitusi, terhadap hukum. Maka ketika disahkan mekanisme yang paling pas adalah Judicial Review," ujar politisi PDIP ini.

Sebelumnya DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) melalui Rapat Paripurna ke-11 masa sidang II  tahun 2022-2023 pada Selasa 2 Desember 2022. Dari total 575 anggota DPR hanya 18 orang yang hadir secara langsung di ruang Rapat Paripurna. Sebanyak 108 orang hadir secara virtual, 164 orang izin dan 285 orang absen.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X