• Minggu, 29 Januari 2023

RKUHP Disahkan, Pengamat: Indonesia Makin Mirip China

- Kamis, 8 Desember 2022 | 14:30 WIB
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo  (unpad.ac.id)
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo (unpad.ac.id)

Watyutink.com - Keputusan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR terus menuai sorotan. Keputusan tersebut dinilai bakal semakin membatasi ruang publik dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Penilaian tersebut salah satunya disampaikan pengamat politik Kunto Adi Wibowo.

Saat menjadi pembicaraan dalam Diskusi Publik: Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 7 Desember 2022, Kunto bahan menyebut RKUHP menjadikan Indonesia semakin mirip dengan China.

Kunto menjelaskan strategi otoriter untuk membatasi ruang publik digital di China sama seperti yang digunakan Indonesia. Menurutnya pemerintah seolah memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan kritik. Tapi hanya tertuju pada kebijakan yang tidak berada di pemerintahan sentral.

"Kita seakan-akan dikasih ruang untuk mengkritik di kebijakan-kebijakan pinggiran, tingkat Komodo, tingkat Borobudur dan kita merayakan itu sebagai keberhasilan ruang sipil atau gerakan sipil atau apa pun itu," kata Kunto

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini menerangkan selama ini negeri Tirai Bambu itu menjadi objek studi bagaimana pemerintah otoriter mengatur media sosial dan perbincangan digital.

Selain itu warga di China dibolehkan menyampaikan kritik, asalkan tidak dengan cara demonstrasi atau memobilisasi massa.

"Di China Anda boleh mengkritik pemerintah, tetapi pemerintah lokal. Jangan pemerintah komunis Cina. Kalau Anda mengkritik pemerintah pusat, selesai hilang besoknya. Kita melihat ada strategi otoriter yang sama dalam ruang publik digital di Indonesia," jelasnya.

Dosdn Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini menyebutkan demo 'Reformasi Dikorupsi 2019' menjadi contoh nyata bagaimana ruang publik untuk menyampaikan kritik kian dibatasi.

"Dan ini menunjukkan bagaimana kecenderungan pemerintah atau penguasa hari ini untuk menyusutkan ruang sipil dan membuat apa yang kita lakukan di ruang sipil dalam bentuk partisipasi-partisipasi digital, clicktivism, atau yang tidak terlalu beresiko menjadi sangat tidak bermakna lagi," pungkas Kunto.

Halaman:

Editor: Yusuf Rinaldy

Tags

Terkini

X