Watyuitnk.com - Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menyebut wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup hanya akan menguntungkan partai besar. Sebaliknya sistem proporsional tertutup justru akan menimbulkan banyak kerugian bagi partai-partai kecil.
Selain itu Pemilu tertutup akan memaksa para calon legistatif (Caleg) menggunakan logistik dan jaringan kuatnya untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik dan memiliki party ID yang kuat.
Saat berbicara Minggu 8 Januari 2023, Umam menyebut Pemilu tertutup akan menguntungkan PDIP. Pasalnya partai banteng itu adalah telah memiliki party ID yang lebih besar. Sementara itu, Partai Golkar menjadi pihak yang paling tergerus lantaran ada banyak varian kekuatan politik di dalamnya.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) ini menambahkan Pemilu tertutup juga akan merugikan bahkan membunuh partai seperti PAN dan PPP. Pasalnya kedua partai berbasis masa Islam itu mempunyai party ID yang terbatas. Selain itu juga jumlah tokoh khastismatik yang dimilikinya tidak terlalu banyak.
"Di saat yang sama, sistem proporsional tertutup ini berpeluang membunuh PAN dan PPP karena terbatasnya party ID dan tokoh khatismatik di dalamnya," jelas Umam.
Dosen Universitas Paramadina ini berpendapat sistem proporsional tertutup juga berpeluang menguatkan praktik politik aliran. Padahal sejak era reformasi praktik politik semacam itu sudah mulai ditinggalkan. Umam menuturkan menguatnya politik aliran akan membuat politik nasional semakin terpolarisasi.
"Di situ, praktik hoax, ujaran kebencian (hate speech) dan upaya pembunuhan karakter (character assasination) terhadap lawan politik akan menjadi alat paling efektif untuk mengonsolidasikan sentimen dukungan elektoral partai-partai," tambah Umam.
Sebaliknya Pemilu sistem proporsional terbuka adalah langkah modernisasi sistem kepartaian. Esensinya menurut Umam, rakyat harus paham siapa wakilnya. Sehingga wakil rakyat benar-benar menjadi representatif dan bisa dievaluasi oleh pemilihnya. Sedangkan sistem proporsional tertutup justru merampas hak rakyat untuk memiliki wakilnya yang akuntabel.
Terkait anggapan Pemilu terbuka menyebabkan maraknya praktik money politics, Umam melihat, sistem tertutup justru mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik. Pada akhirnya hal itu akan membuat demorkasi tidak lagi relevan di Indonesia.
"Karena evaluasi dan perbaikan memang dibutuhkan, tanpa harus mengubah sistem hingga kualitas praktis demokrasi kembali mundur signifikan," pungkas Umam.
Sebelumnya muncul wacana Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Artinya masyarakat tidak harus memilih nama calon anggota DPR dan DPRD, melainkan cukup mencoblos partai.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan saat ini perubahan sistem Pemilu tengah dibahas di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah sebabnya Hasyim tidak mau berspekulasi apakah Pemilu 2024 bener-benar akan menggunakan sistem tertutup.
"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim.
