Watyutink.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali berbicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT). Luhut menyebut OTT yang dilakukan aparat keamanan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan negara tidak bermartabat.
Saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinaj Dserah (Forkompida) Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Selasa 17 Januari 2023, Luhut pun mengajak para Kepala Daerah melawan OTT KPK.
"Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat," ujar Luhut.
Luhut menegaskan langkah tersebut harus ditempuh agar negara tidak dituduh memiliki ekosistem yang tidak bagus sampai terjadi korupsi. Menurutnya perbaikan sistem internal dan layanan masyarakat menjadi berbasis elektronik harus dilakukan.
Disamping itu juga perlu ada peningkatan pengawasan. Sehingga negara menjadi lebih efisien.
"Saya kira kita gak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia. Kita harus lakukan pengawasan. Kita harus turun. Ada sebagian Walikota Gubernur dipilih rakyat untuk memberikan kembali kepercayaan itu dengan tadi performance yang baik," tutur Luhut.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini menambahkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus sejalan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, iklim bisnis yang kondusif dan penciptaan lapangan kerja.
"Ekosistem terbentuk mengurangi korupsi. Bapak ibu sekalian, TNI Polri harus digitalisasi. TNI akan lakukan bulan depan. Indonesia akan lebih bagus," imbuhnya.
Sebelumnya, Luhut membuat pernyataan yang cujupt kontroversial. Saat menghadiri acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2022 Luhut meminta KPK tidak terlalu sering melakukan OTT.
Pada kesempatan itu Luhut menilai langkah digitalisasi sistem operasi pelabuhan adalah cara terbaik dalam memerangi praktik korupsi di sektor maritim. Mantan Menko Polhukam ini menyebut digitalisasi adalah salah satu upaya pencegahan korupsi supaya membuat Indonesia lebih baik.
Luhut berpendapat ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi. Selain itu, purnawirawan berpangkat Jenderal ini menilai OTT juga berdampak terhadap citra negara.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," tuturnya.
Luhut menyampaikan yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT. Ditambahnya, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.
"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main. Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua sudah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” imbuh Luhut.
