Watyutink.com - Pengamat politik dan sosial Muhammad Said Didu mencurigai dana milik calon jamaah haji Indonesia sudah habis untuk membiayai proyek infrastruktur. Kecurigaan itu muncul setelah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya ibadah haji tahun 2023 dinaikkan hingga 2 kali lipat.
Saat berbicara melalui cuitan di akun twitternya @msaid_didu, Jumat 20 Januari 2023, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan usulan Yaqut agar biaya ibadah haji 2023 naik jadi Rp69 juta per orang sangat aneh.
Said pun mengingatkan dana haji adalah uang milik jamaah yang sudah disetorkan ke pemerintah. Artinya dana haji bukan milio pemerintah. Said juga mempertanyakan ke mana uang yang selama ini sudah disetorkan calon jamah haji.
“Aneehhh. Itu uang jamaah - bukan uang pemerintah. Atau uang jamaah tersebut sudah digunakan pemerintah untuk biayai infrastruktur atau peruntukan lain dan tidak bisa dikembalikan ?,” tulis Said di akun twitternya.
Pernyataan serupa disampaikan Presiden Nusantara Foundation, Muhammad Syamsi Ali. Menurutnya usulan kenaikan biaya ibadah haji 2023 sangat aneh. Pasalnya pada saat yang sama Arab Saudi justru menurunkan biaya paket haji sebesar 30 persen.
Dalam cuitan di akun twitter @ShamsiAli2, imam di Islamic Center of New York, Amerika Serikat (AS) ini mengaku bingung dengan usulan yang disampaikan Menag Yaqut. Pria asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang biasa dipanggil Imam Shamsi ini mempertanyakan ke mana semua profit tabung haji yang sudah disimpan selama bertahun-tahun.
Dalam cuitan yang diunggah pada Sabtu 21 Januari 2023, Shamsi menuturkan usulan Yaqut soal kenaikan biaya ibadah haji 2023 memunculkan kecurigaan.
"Membingungkan, justeru ketika Saudi menurunkan biaya haji hingga ke 30% justeru Menteri Agama ingin kenaikkan dari Rp 39.9 juta menjadi Rp 69.2 juta. Lalu di mana semua profit tabungan haji yang selama bertahun-tahun jamaah lakukan? Kecurigaan2 yg ada bisa makin membesar!"ujar Shamsi.
Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan
biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 M. Jika pada 2022 BPIH sebesar Rp39,8 juta, tahun ini diusulkan menjadi Rp69 juta per orang. Yaqut berdalih hal itu untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.
"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," kata Yaqut.
Saat berbicara dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 19 Januari 2023, Yaqut menjelaskan komponen yang dibebankan kepada jemaah digunakan untuk membayar berbagai keperluan. Yaqut merinci, biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784, akomodasi Makkah Rp18.768.000 dan akomodasi Madinah Rp5.601.840.
Selain itu juga untuk biaya hidup Rp4.080.000, visa Rp1.224.000 dan paket layanan Masyair Rp5.540.109.
Ketua Umum Gerakan Pemuda GP Ansor ini menambahkan, dari total BPIH sebesar Rp98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persennya. Sedangkan sisanya sebesar Rp29,7 juta atau 30 persen sisanya ditanggung dari dana nilai manfaat.
"Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30 persen. Yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah," kata Yaqut.
