Watyutink.com - Kelakuan para mafia tanah kian lama semakin meresahkan. mafia tanah yang digawangi Cukong dan oligarki dengan leluasa merampas dan merebut tanah rakyat dengan cara-cara tidak benar. Anehnya aparat seolah tak berdaya menghapi mereka sehingga para mafia tanah seringkali terbebas dari jeratan hukum.
Mantan Direkrur Eksternal Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Suryadi mengatakan problem inti dari permasalahan mafia tanah adalah pelakunya merupakan pengusaha besar yang merampas tanah rakyat.
Pria yang biasa disapa Beathor ini menuturkan pengusaha besar membeli tanah tidak dari warga. Melainkan dari badan atau lembaga mafia. Sedangkan warga yang adalah pemilik tanah tidak mendapat apa-apa, justru para mafia itulah yang mengeruk keuntungan.
Beathor menjelaskan mengapa para pengembang tidak mau membeli dari rakyat, karena harganya sangat mahal. Sedangkan jika melalui mafia, para pengusaha hanya perlu membayar beberapa miliar kepada si A, si B dan sebagainya. Jauh lebih murah ketimbang membeli langsung dari warga.
Saat berbicara di acara Bincang Bhinneka yang ditayangkan di kanal YouTube Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), @gbntbchannel yang dikutip Sabtu 28 Januari 2023, Beathor menerangkan selama 8 tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering berbicara soal bagaimana mengatasi mafia tanah.
Tapi nyatanya tidak pernah membawa hasil. Padahal sudah beberapa kali ganti Kapolri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Beathor menyebut kegagalan penuntasan kasus mafia tanah tak lepas dari siapa pelakunya. Beathor menyebut pelakunya adalah orang-orang dekat bahkan sahabat Jokowi.
"Karena pelakunya adalah orang-orang yang bersahabat dengan dia (Jokowi). Polisi, Jaksa semua takut karena lawannya adalah sahabat Presiden," ujar Beathor.
Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini menambahkan kunci adalah Presiden Jokowi. Boleh saja mantab Gubernur DKI Jakarta itu membuat berbagai aturan, keputusan Presiden (Keppres) dan sebagainya.
"Tapi intinya bisa nggak Jokowi minta teman-temannya itu, para pengembang itu mau membayar tanah rakyat," katanya.
Sementara itu Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasional (GBN) Erros Djarot mengatakan ulah mafia tanah sudah sangat parah. Mereka sudah merusak hingga ke jantung kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sudah sangat mengkhawatirkan," tegas Erros.
Saat berbicara diforum yang sama, Erros menuturkan masalah mafia tanah semakin sulit dituntaskan karena institusi yang seharusnya menanganinya ternyata kacau.
Budayawan sekaligus jurnalis senior ini menyebut ada 4 institusi negara yang seharusnya terlibat dalam penuntusan kasus mafia tanah, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan Kepolisian. Ditambah beberapa kasus yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
